KEPASTIAN HUKUM, PERUBAHAN STATUS BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ”

Salah satu upaya yang dapat dilakukan negara dalam kegiatan ekonominya dengan melalui badan usaha yang dibentuk oleh negara yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) begitupun juga dengan hak otonomi daerah sehingga daerah dapat pula membentuk badan usaha yang disebut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana hal tersebut yang tercantum dalam ketentuan Pasal 331 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan daerah. Sebagian besar BUMD tidak dikelola secara profesional karena status BUMD itu sendiri. Terlalu banyaknya campur tangan dari Kepala Daerah dan DPRD mengakibatkan sebagian SDM yang bekerja dan mengelola BUMD menjadi tidak profesional. Penulis mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut, Bagaimana konsep Kepastian Hukum, Perubahan Status Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Perspektif Sistem Hukum Indonesia, Bagaimana Mekanisme Perubahan Status Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Perspektif Sistem Hukum Indonesia dan Bagaimana Pemerintah Daerah Kota Bandung Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Perubahan Status Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Spesifikasi penelitian dalam penyusunan tesis ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian mengkaji dan menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya perubahan status badan hukum dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtawening, memberikan kepastian dari sisi hukum baik terhadap pemerintah daerah dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya daerah, yang dapat dinikmati oleh masyarakat dalam bentuk dalam bentuk pelayanan melalui tatakelola perusahaan yang baik good corporate governance, Pengaturan tentang perubahan bentuk hukum sebagaimana yang diamantkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, tidak secara khusus mengatur tentang mekanisme perubahan bentuk hukum dari BUMD sebagaimana yang dimanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Secara yuridis perubahan bentuk status Badan Hukum tidaklah merubah fungsi BUMD itu sendiri sebagai pelayanan umum dan sekaligus tetap menjadi Sumber Pendapatan Asli Daerah, sehingga perubahan status Badan Hukum tidak mengalami hambatan, namun yang akan menjadi hambatan adalah dalam tata kelola PERUMDA tersebut, karena masih adanya kepenting-kepentingan indvidu atau golongan yang secara tidak langsung dipaksakan masuk dalam management, seperti dalam recruitmen pegawai yang tidak bersifat terbuka. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Perubahan Status, BUMD, PERUMDA